Apakah Kesehatan Masyarakat Benar-Banar Dapat Mengubah Ketimpangan Sosial?

Kesehatan masyarakat sering kali dijadikan sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesetaraan yang lebih besar. Namun, meskipun terdapat komitmen etis dan pengetahuan yang terkumpul, ketimpangan dalam kesehatan tetap berlanjut. Alasannya sederhana: kesehatan masyarakat bukanlah aktor yang netral atau mahakuasa. Kesehatan masyarakat beroperasi dalam kerangka kompleks hubungan kekuasaan, pilihan politik, dan kendala institusional yang membatasi kemampuannya untuk mengatasi akar penyebab ketimpangan.

Ambil contoh perawatan maternal di daerah pedesaan. Meskipun sebuah klinik mungkin ada, jalan yang rusak, biaya transportasi yang tinggi, atau norma sosial yang membatasi mencegah perempuan untuk mengaksesnya. Keadilan dalam kesehatan tidak hanya tentang ketersediaan layanan. Hal ini menuntut transformasi kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang membuat beberapa kehidupan lebih rentan daripada yang lain. Oleh karena itu, menjamin akses yang adil terhadap perawatan juga berarti melawan kemiskinan, diskriminasi, dan ketidakamanan pangan.

Pendekatan tradisional, seperti yang diajukan oleh John Rawls, mengusulkan redistribusi sumber daya untuk membantu mereka yang paling kurang beruntung. Selama pandemi COVID-19, pekerja kesehatan, orang lanjut usia, dan mereka yang menderita penyakit kronis diprioritaskan untuk vaksinasi. Namun, logika ini menghadapi hambatan struktural. Misalnya, paten vaksin membatasi produksi di negara-negara miskin, menunjukkan bahwa aturan ekonomi global dapat menghambat keadilan kesehatan.

Martha Nussbaum melangkah lebih jauh dengan menekankan bahwa kesehatan tidak hanya bergantung pada akses terhadap perawatan, tetapi juga pada kemampuan individu untuk hidup dalam kondisi yang layak. Di daerah kumuh, di mana kepadatan penduduk, kurangnya air bersih, dan sanitasi yang buruk menjadi hal yang umum, mendistribusikan obat-obatan saja tidak cukup. Penduduk mungkin kekurangan kartu identitas, yang membuat mereka tidak terlihat di mata kebijakan publik dan mempersulit akses ke program kesehatan. Keadilan dalam kesehatan harus mencakup pengakuan hak-hak dasar dan perjuangan melawan pengecualian sistemik.

Lingkungan juga memainkan peran kunci. Komunitas yang terpapar banjir, gelombang panas, atau polusi menghadapi risiko kesehatan yang terus-menerus, sering kali diabaikan oleh para pengambil keputusan. Di negara-negara kepulauan kecil di Karibia, badai menghancurkan tempat tinggal dan mengganggu pertanian, menjadikan penduduk terjerumus dalam ketidakamanan pangan dan kerentanan. Keadilan lingkungan menjadi tidak terpisahkan dari keadilan kesehatan.

Terakhir, produksi pengetahuan dalam kesehatan masyarakat juga menimbulkan pertanyaan. Komunitas yang termarginalkan jarang dilibatkan dalam penelitian, yang mengarah pada kebijakan yang tidak sesuai dengan realitas mereka. Pendekatan transdisipliner, di mana peneliti, profesional, dan warga bekerja sama, memungkinkan respons yang lebih baik terhadap kebutuhan lokal dan redistribusi kekuasaan pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, kesehatan masyarakat tidak dapat puas hanya menjadi ilmu pencegahan. Kesehatan masyarakat harus menjadi sebuah proyek politik, di mana perjuangan melawan ketimpangan melibatkan transformasi struktur sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menentukan siapa yang dapat hidup sehat dan siapa yang tidak. Ini berarti bertindak pada perawatan, hak, lingkungan, dan partisipasi warga, agar kesehatan tidak lagi menjadi sebuah priviledge, melainkan hak yang efektif bagi semua.

Documentation et sources

Document de référence

DOI : https://doi.org/10.1186/s12982-026-01827-z

Titre : Health justice as a framework for transforming public health practice

Revue : Discover Public Health

Éditeur : Springer Science and Business Media LLC

Auteurs : Gilbert D. Bernardino; Ferdinand C. Tercero; Jonathan H. Ilagan; Julie E. Padilla; Sonia C. Olnanigon; Reuben Victor M. Laguitan; Don Eliseo Lucero-Prisno